Banpres BPUM Diharap Mampu Selamatkan UMKM

07-02-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI dengan perwakilan dari Kemenkop UKM, Kementerian BUMN, PT Jamkrindo dan PT Bank Negara Indonesia di Semarang, Jawa Tengah (5/2/2021). Foto : Fitri/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyambut baik pelaksanaan program Bantuan Presiden (Banpres) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kendal. Hekal menilai, bantuan yang dinaungi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) ini memberi iklim positif pada dunia usaha mikro khususnya di masa krisis akibat pandemi Covid-19.

 

Saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI dengan perwakilan dari Kemenkop UKM, Kementerian BUMN, PT Jamkrindo dan PT Bank Negara Indonesia di Semarang, Jawa Tengah (5/2/2021), Hekal menyebut Banpres BPUM di Kabupaten Kendal sudah berjalan cukup baik dengan penyaluran yang tinggi. Namun demikian, Hekal memberi sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah maupun stakeholder terkait program tersebut.

 

Politisi Fraksi Gerindra itu menjabarkan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perbaikan mulai dari terkait perbaikan data penerima hingga persyaratan penerima bantuan. “Ambil contoh tahun 2021 ini kan perbaikan data yang harus dilakukan. Yang kedua mungkin dari segi persyaratan, ada persyaratan bahwa penerima bantuan tidak boleh punya utang. Sedangkan kalau memang untuk usaha, pada umumnya semua punya utang,” jelasnya

 

Diketahui, sektor UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Dampak negatif dari Covid-19 terhadap sektor UMKM berbanding lurus dengan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kemenkop UKM pada 2020, sebanyak 163.713 UMKM dan 1785 koperasi dilaporkan terdampak negatif Covid-19. Program Banpres BPUM pun diharapkan menjadi penyelamat bagi pelaku UMKM untuk bertahan di situasi krisis saat ini.

 

Hekal pun menekankan perlunya kemudahan baik pengajuan maupun penyaluran bantuan yang diwakilkan kepada stakeholder seperti perbankan. Hekal pun mendorong pemerintah untuk cepat memberi bantuan kepada masyarakat. Menurutnya, lebih banyak uang yang bisa diputarkan ke masyarakat dan pelaku UMKM tentu bisa lebih cepat membantu pemulihan ekonomi Indonesia.

 

“Dalam kondisi ekonomi sedang resesi, kita tahu sendiri bahwa kita dalam kondisi minus, overall tahun ini kita minus. Kita harus bisa mementingkan dana ini segera sampai ke masyarakat. Jadi lebih baik memang bagaimana pemerintah bisa cepat memberikan bantuan ke masyarakat, menyalurkan uang kepada masyarakat supaya roda perekonomian bisa berputar.” tutup legislator dapil Jawa Tengah IX tersebut. (srw/es)

BERITA TERKAIT
Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok, Komisi VI Dengar Keluhan APTRI
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan anjloknya harga gula dan tetes tebu kepada Komisi VI DPR...
Gde Sumarjaya: Pendanaan Koperasi Merah Putih Harus Sesuai Kaidah Usaha
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diminta tetap mengacu pada prinsip keuangan yang sehat. Anggota Komisi VI...
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...